Wawali Aliyah Tegaskan Komitmen Pemkot Tindaklanjuti Masukan DPRD

Makassar, — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memprioritaskan sinergi dengan legislatif dalam menindaklanjuti berbagai catatan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran sebelumnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Aliyah dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang berlangsung pada Selasa (02/07), saat memberikan tanggapan resmi terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

“Jawaban kami atas pandangan fraksi-fraksi menjadi perhatian penuh pemerintah kota. Ini adalah catatan penting yang membutuhkan sinergitas dan kolaborasi, karena DPRD adalah mitra kerja Pemkot Makassar,” ujar Aliyah.

Aliyah menekankan pentingnya membangun hubungan yang setara dan konstruktif antara dua pilar pemerintahan daerah tersebut, demi penyelenggaraan anggaran dan pembangunan yang efektif dan akuntabel.

Salah satu isu utama yang direspons oleh Pemkot adalah terkait penanganan banjir dan distribusi air bersih. Aliyah mengakui bahwa persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah kota, dan membutuhkan pendekatan lintas sektor, bukan hanya dibebankan pada Dinas Pekerjaan Umum.

“Permasalahan banjir menjadi perhatian dominan. Namun penanganannya tidak bisa ditangani sendiri oleh Dinas PU. Ini butuh keterlibatan lintas OPD secara menyeluruh, karena menyangkut drainase, perizinan bangunan, tata ruang, hingga pengelolaan lingkungan,” jelasnya.

Selain infrastruktur, distribusi air bersih melalui PDAM juga disorot oleh fraksi DPRD. Menanggapi hal ini, Aliyah menyatakan bahwa perbaikan layanan air bersih akan terus dilakukan secara bertahap demi menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani optimal.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga melaporkan bahwa sejumlah program prioritas Pemkot Makassar telah mencapai progres signifikan, dengan tingkat capaian hingga 80 persen per akhir triwulan kedua 2025.

“Beberapa program sudah berada di angka 70 hingga 80 persen. Saya yakin dan percaya dengan sisa waktu sekitar lima bulan, capaian ini bisa kami tuntaskan. Kami akan terus dorong SKPD bekerja maksimal, terutama di sektor pembangunan dan pelayanan publik,” tegas Aliyah.

Di luar tanggapan eksekutif, rapat paripurna juga diwarnai sejumlah catatan dari anggota dewan, salah satunya disampaikan oleh legislator Sangkala Sadikko. Ia menyoroti persoalan akurasi dan transparansi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang sering dikeluhkan warga saat kegiatan reses.

Menurutnya, tidak sedikit warga yang kehilangan hak sebagai penerima bantuan tanpa penjelasan yang jelas, sementara proses verifikasi dinilai tertutup dan tidak akuntabel.

“Banyak masyarakat bertanya kenapa mereka tiba-tiba tidak lagi terdaftar, padahal sebelumnya menerima bantuan. Kami juga tidak bisa jawab karena datanya tidak terbuka,” ujar Sangkala.

Ia juga mengangkat persoalan ketidakadilan dalam pendataan penerima bantuan, yang memicu kekecewaan publik. “Ada yang layak tapi tidak menerima, dan sebaliknya. Ini sangat meresahkan dan mengikis kepercayaan terhadap sistem bantuan sosial kita,” tambahnya.

Menanggapi hal ini secara umum, Aliyah menyampaikan bahwa Pemkot Makassar terus mendorong peningkatan transparansi dan akurasi dalam penyaluran program bantuan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah agar bantuan tepat sasaran.

Rapat paripurna ini menjadi ruang konsolidasi penting bagi Pemkot dan DPRD dalam menyelaraskan visi pembangunan dan pelayanan publik menjelang akhir tahun anggaran, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam menghadirkan pemerintahan yang partisipatif dan bertanggung jawab.(*)