Tanggapi Aspirasi Warga Manggala Terkait Banjir, DPRD Makassar Jadwalkan Rapat Dengar Pendapat

Makassar – Menyikapi aksi unjuk rasa warga Kecamatan Manggala yang mengeluhkan persoalan banjir yang kerap melanda wilayah mereka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar merespons cepat dengan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pihak terkait. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen DPRD dalam mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara terbuka dan solutif.

Aksi demonstrasi yang berlangsung pada Selasa (17/6/2025)  di depan Kantor DPRD Kota Makassar diwarnai dengan orasi dan pembentangan spanduk oleh puluhan warga yang menuntut solusi konkret atas permasalahan banjir musiman yang mereka alami, terutama saat intensitas hujan meningkat.

Warga menyebut bahwa banjir yang terjadi bukan hanya merusak fasilitas rumah tangga, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan pendidikan. Beberapa titik di Kecamatan Manggala disebut sebagai kawasan rawan genangan, antara lain Kelurahan Antang dan Bangkala, yang selama ini menjadi langganan banjir akibat buruknya drainase dan sedimentasi sungai.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Makassar, yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup, menyatakan bahwa pihaknya akan segera memanggil instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), BPBD, serta perwakilan pemerintah kecamatan dalam RDP yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

“Kami sangat menghargai aspirasi warga. DPRD bukan hanya menerima laporan, tapi juga berkomitmen menjadi jembatan untuk mencari solusi bersama. Karena itu, kami akan segera menggelar RDP agar permasalahan ini ditangani secara terukur dan tidak berlarut-larut,” ujar Ketua Komisi C dalam keterangannya kepada media.

Menurutnya, akar masalah banjir di wilayah Manggala perlu dikaji secara komprehensif, termasuk persoalan tata ruang, perizinan pembangunan perumahan, hingga kapasitas saluran air. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menangani banjir secara jangka panjang.

Sementara itu, sejumlah anggota DPRD lainnya dari dapil Manggala – Panakkukang juga turut menyatakan dukungannya terhadap langkah percepatan penanganan banjir. Mereka menilai penting adanya sinergi antara masyarakat, pemerintah kota, dan DPRD dalam merumuskan solusi yang bukan hanya reaktif, tetapi juga preventif.

“Banjir ini bukan isu baru, tapi harus disikapi dengan pendekatan yang lebih kolaboratif. Kami sebagai wakil rakyat dari dapil ini tentu merasa bertanggung jawab dan akan terus mengawal agar perencanaan pembangunan infrastruktur ke depan lebih responsif terhadap persoalan lingkungan,” tutur salah satu legislator dapil Manggala.

Sementara itu, dari pihak eksekutif, Dinas PU Kota Makassar menyatakan bahwa sejumlah program normalisasi drainase dan pengerukan saluran primer-sekunder telah masuk dalam rencana kerja tahun anggaran berjalan. Namun, pelaksanaannya disebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis dan anggaran.

Warga yang ditemui seusai aksi berharap agar RDP tersebut benar-benar menjadi titik awal perubahan nyata di wilayah mereka. Mereka juga meminta agar hasil rapat tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi segera diwujudkan dalam bentuk tindakan di lapangan.(*)