Pimpinan dan Anggota DPRD Makassar Hadiri Musrenbang 2025

oleh -27 views
oleh

Makassar – Pimpinan dan anggota DPRD Makassar turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kota Makassar ini, dihadiri langsung Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, berlangsung di Tribun Lapangan Karebosi, Senin (5/5/2025).

Acara ini menjadi momentum penting dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun ke depan.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk menerapkan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025–2029.

“Pelaksanaan Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat,” jelasnya.

Kehadiran unsur legislatif menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan program strategis yang berpihak kepada masyarakat.

Dengan digelarnya Musrenbang RPJMD ini, diharapkan Makassar mampu memiliki roadmap pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan inklusif untuk periode 2025-2029.

Musrenbang RPJMD merupakan agenda tahunan di mana masyarakat berkumpul mendiskusikan masalah yang dihadapi dan menentukan prioritas pembangunan jangka pendek sesuai visi-misi Appi-Aliyah.

Appi juga menekankan pentingnya keberpihakan nyata dalam pembangunan, khususnya bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar.

Berdasarkan peninjauan lapangan terbaru, Appi mengungkapkan bahwa kondisi di beberapa pulau terluar masih jauh dari kata layak.

Salah satu persoalan mendasar adalah terbatasnya pasokan listrik yang hanya aktif selama 3-4 jam sehari.

Hal ini akan menjadi perhatian penuh untuk pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan ke depan.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025, kami bertekad mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan di wilayah pulau,” ujarnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan.(*)