MAKASSAR,- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan revolusi infrastruktur telekomunikasi di kota ini dengan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) bersama penyelenggara telekomunikasi berbasis kabel. Rapat berlangsung di Ruang Sipakelebbi, Balai Kota Makassar, pada Rabu (18/9/2024). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), di mana Makassar terpilih sebagai salah satu dari lebih dari 40 kota yang menjadi pilot project pengembangan telekomunikasi berbasis kabel di Indonesia.
Rakor ini bertujuan untuk mempercepat transformasi infrastruktur di Kota Makassar, khususnya dalam implementasi Multi Utilities Tunnel, sebuah terobosan modern yang memungkinkan penataan kabel bawah tanah untuk meminimalisasi kekacauan kabel di udara, yang seringkali menjadi masalah di kota-kota besar. Hal ini juga mendukung visi Makassar untuk menjadi kota modern dan cerdas (smart city).
Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, yang memimpin langsung pertemuan ini, menekankan pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah, penyedia jaringan telekomunikasi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tata ruang yang lebih tertata dan aman.
“Kabel yang semrawut telah menyebabkan banyak masalah, termasuk kecelakaan dan gangguan estetika kota. Oleh karena itu, kontribusi kita sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah yang harus kita ambil adalah penertiban izin, tata ruang, serta mendukung penerapan multi utilities tunnel. Kota-kota maju di dunia telah menerapkan sistem ini, dan Makassar juga harus bertransformasi ke arah yang sama,” ujar Danny.
Wali Kota Makassar juga menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur telekomunikasi ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan efisiensi pelayanan publik. Pemkot Makassar berencana untuk menyusun kebijakan yang lebih ketat terkait pengaturan kabel jaringan, terutama yang menggantung di udara, serta memfasilitasi pemindahannya ke sistem bawah tanah melalui proyek multi utilities tunnel.
Pertemuan ini dihadiri sejumlah tokoh penting dari Pemkot Makassar, termasuk Mario Said, Staff Ahli Wali Kota, Ismawaty Nur, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Helmy Budiman, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sri Sulsilawaty, Kepala Dinas Pertanahan, serta Zuhaelsi Zubir, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar. Selain itu, turut hadir juga penyedia provider jaringan telekomunikasi serta perwakilan dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).
Dalam rapat tersebut, beberapa isu penting yang dibahas meliputi penertiban dan standardisasi izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi di Makassar, pengaturan tata ruang bagi infrastruktur telekomunikasi berbasis kabel, serta langkah strategis menuju pengembangan multi utilities tunnel.
Ismawaty Nur, Plt Kadis Kominfo Makassar, dalam laporannya menjelaskan bahwa Kota Makassar membutuhkan penataan yang terintegrasi untuk menyelesaikan masalah telekomunikasi yang telah lama dihadapi. Menurutnya, pengembangan multi utilities tunnel ini akan memberikan solusi jangka panjang terhadap kekacauan kabel di udara, yang selama ini tidak hanya mengganggu pemandangan kota tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat.
“Dengan adanya multi utilities tunnel, seluruh infrastruktur telekomunikasi akan lebih tertata rapi, tidak hanya mengurangi kekacauan kabel, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan dan pengawasan. Keamanan dan kenyamanan masyarakat juga akan lebih terjamin dengan pengurangan potensi kecelakaan akibat kabel yang menjuntai di jalan-jalan,” ujar Ismawaty.
Lebih lanjut, Helmy Budiman, Kepala Dinas DPMPTSP, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan pihak swasta sangat penting dalam menyukseskan program ini. Ia menyoroti pentingnya percepatan perizinan untuk mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang aman dan efisien.
“Pemkot Makassar sangat terbuka untuk bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi. Kami akan mempercepat proses perizinan dan memastikan bahwa seluruh penyelenggara mematuhi aturan tata ruang yang berlaku. Ini adalah langkah penting untuk mendukung perkembangan Makassar menuju kota yang lebih modern dan berkelas dunia,” jelas Helmy.
Selain itu, Kepala Dinas PU, Zuhaelsi Zubir, menyampaikan bahwa proyek ini akan memerlukan kajian teknis yang mendalam dan penganggaran yang memadai. Namun, ia optimistis bahwa proyek multi utilities tunnel ini dapat terwujud dengan dukungan penuh dari berbagai pihak.
“Kami akan melakukan kajian teknis dan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa pembangunan multi utilities tunnel ini berjalan lancar. Tentunya ini akan melibatkan anggaran yang tidak kecil, namun dengan dukungan dari penyelenggara telekomunikasi dan pemerintah pusat, kami yakin proyek ini dapat terwujud,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang strategis bagi Kota Makassar dalam membangun infrastruktur telekomunikasi yang lebih modern, aman, dan efisien. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan Kota Makassar dapat segera menerapkan multi utilities tunnel dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi masalah serupa.(*)
