Komisi B DPRD Makassar Respon Kebijakan Kemendagri Izinkan Pemda Rapat di Hotel-Restoran

MAKASSAR – Komisi B DPRD Kota Makassar menyambut positif kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali mengizinkan pemerintah daerah (Pemda) untuk menggelar kegiatan di hotel dan restoran.

Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail mengungkapkan bahwa, selama ini banyak pelaku usaha hotel yang terpuruk karena kegiatan pemerintahan lebih banyak dilakukan di kantor atau secara daring.

“Selama ini hotel-hotel sempat tiarap. Sudah berinvestasi besar, tapi pemasukan nyaris tak ada. Dengan adanya himbauan baru ini, sektor pariwisata dan perhotelan bisa perlahan bergerak lagi,” jelas Ismail, Selasa (10/6/2025).

Legislator Fraksi Golkar ini menilai kebijakan ini juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Makassar secara umum, mengingat sektor perhotelan melibatkan banyak tenaga kerja serta mendukung pelaku UMKM di sekitar hotel.

“Kita berharap setelah ini, pemda dan OPD kembali rutin melaksanakan kegiatan rapat, pelatihan, atau seminar di hotel. Ini bisa memulihkan industri yang kemarin hampir mati suri,” tuturnya.

Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut, pemulihan aktivitas di sektor perhotelan tidak hanya penting dari sisi industri semata, tetapi juga berdampak luas pada ekosistem ekonomi daerah.

Ismail menyoroti bahwa industri perhotelan melibatkan banyak tenaga kerja, mulai dari staf operasional hingga manajemen, dan sekaligus membuka peluang usaha bagi para pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari kegiatan di sekitar hotel.

Dengan dibukanya kembali ruang kegiatan ini, sektor perhotelan Makassar diharapkan segera bangkit dan memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi daerah.(*)