DPRD Makassar Soroti Kinerja OPD dan Maraknya Gudang Ilegal di Pemukiman

MAKASSAR – DPRD Kota Makassar kembali menyorot kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum mampu menangani persoalan-persoalan krusial masyarakat, termasuk pengawasan perizinan dan keberadaan gudang ilegal dalam kota yang terus menuai keluhan.

Hal ini dikatakan Ketua Komisi A DPRD Makassar, Andi Pahlevi belum lama ini. “Ada lebih dari 30 OPD yang kami pantau, namun masih banyak yang belum bergerak maksimal. Kasus perizinan yang lemah dan gudang dalam kota menjadi sorotan utama kami,” ujarnya.

Andi Pahlevi menilai bahwa banyak pelaku usaha tidak memahami secara jelas perbedaan antara izin usaha toko dan izin gudang.

Kebanyakan dari mereka memanfaatkan izin toko untuk mengoperasikan aktivitas logistik berskala besar, yang semestinya hanya bisa dilakukan di zona industri atau pergudangan.

Situasi ini berpengaruh langsung terhadap kenyamanan warga di sekitar.

“Pemerintah seharusnya intens melakukan edukasi. Ketidaktahuan masyarakat bukan alasan untuk membiarkan pelanggaran terus terjadi,” ucap Pahlevi.

Komisi A juga mengimbau masyarakat agar lebih aktif melaporkan temuan pelanggaran di lingkungan tempat tinggal mereka, termasuk kegiatan usaha ilegal yang mengganggu kenyamanan.

DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, terutama jika menyangkut kepentingan publik.

“Partisipasi warga sangat penting. Jangan diam jika merasa dirugikan atau terganggu. Kami di DPRD siap menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah,” tutupnya.(*)