MAKASSAR,- Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, yang dipimpin langsung oleh Koordinator Banggar DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali. Rapat ini berlangsung di ruang rapat DPRD dan dihadiri oleh anggota Banggar serta perwakilan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui akun Instagram DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali menekankan pentingnya rapat ini sebagai langkah evaluasi dan penyesuaian anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan daerah yang mendesak. “Kami harus memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong perkembangan daerah ke arah yang lebih baik,” ujarnya.
Salah satu fokus utama dalam rapat ini adalah menyesuaikan alokasi anggaran agar lebih responsif terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Dengan mengidentifikasi program-program prioritas, DPRD berharap dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Adi Rasyid Ali juga menjelaskan bahwa hasil dari rapat ini akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Perubahan 2024. “Kami akan merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil diskusi dalam rapat ini. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk menjadi acuan dalam penyusunan anggaran yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.
Sebagai bagian dari proses ini, DPRD Kota Makassar juga mengajak partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terkait kebutuhan yang mendesak di daerah mereka. “Keterlibatan masyarakat sangat penting. Kami ingin mendengar langsung aspirasi dan harapan mereka agar anggaran yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan,” tuturnya.
Dengan dilakukannya rapat ini, diharapkan DPRD Kota Makassar dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan perencanaan anggaran, serta menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.(*)
