MAKASSAR,- Tingkat putus sekolah di Makassar menjadi salah satu isu yang terus mengemuka dan memprihatinkan. Legislator DPRD Makassar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anwar Faruq, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama fenomena ini. Dalam wawancaranya dengan Herald pada 1 Juli 2024, Anwar menjelaskan bahwa banyak keluarga di Makassar yang tengah berjuang menghadapi kesulitan ekonomi. Hal ini mengakibatkan anak-anak terpaksa harus bekerja demi membantu perekonomian keluarga mereka.
“Faktor ekonomi yang tidak mencukupi memaksa anak-anak untuk bekerja. Orang tua yang tidak mampu memberikan perlakuan yang layak kepada anak-anak mereka, sering kali harus mengandalkan anak-anak untuk membantu ekonomi keluarga,” ujar Anwar Faruq. Pernyataan ini menyoroti realitas yang dihadapi banyak keluarga di kota ini, di mana kebutuhan hidup yang mendesak mengorbankan pendidikan anak-anak.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka putus sekolah di Indonesia masih menunjukkan angka yang signifikan. Pada Juni 2023, angka putus sekolah untuk tingkat SD mencapai 0,13 persen, SMP 1,06 persen, dan SMA 1,38 persen. Mengingat jumlah total murid di SD mencapai 24.035.934 orang, SMP 9.970.737 orang, dan SMA 5.317.975 orang, angka ini menunjukkan dampak yang besar terhadap masa depan pendidikan di Indonesia.
Meningkatnya angka putus sekolah ini menjadi ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan dan pencapaian target Indonesia Emas 2045. Anwar Faruq menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan dan perlu perhatian serius dari semua pihak. Ia menyerukan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan ini, termasuk program bantuan pendidikan untuk keluarga kurang mampu.
Sementara itu, anggota DPRD lainnya juga turut menyoroti keluhan masyarakat mengenai pendidikan dan kesehatan di Pulau Makassar. Mereka berharap agar pemerintah lebih aktif dalam mencari solusi yang komprehensif untuk meningkatkan akses pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, guna mengatasi tantangan ini. Pendidikan yang baik dan merata adalah kunci untuk membangun generasi penerus yang mampu menghadapi tantangan global di masa depan.
Melihat situasi yang ada, DPRD Makassar berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan advokasi terhadap kebijakan pendidikan yang berkelanjutan, agar angka putus sekolah dapat ditekan dan semua anak di Makassar mendapatkan hak mereka untuk pendidikan yang layak.(*)
