Komisi D DPRD Kota Makassar Soroti Anggaran Rp2,1 Miliar untuk Event Half Marathon

MAKASSAR, – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti anggaran pelaksanaan Makassar Half Marathon (MHM) yang digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Makassar pada akhir Mei 2025 mendatang.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp2,1 miliar yang digelontorkan Dispora untuk event ini dinilai terlalu besar, terlebih di tengah kebijakan efisiensi pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025.

“MHM tahun ini itu Rp2,1 miliar, luar biasa, menurut saya itu terlalu besar,” kata Ari usai rapat bersama Dispora di Kantor DPRD Makassar, Senin (14/4/2025).

Ia juga menilai anggaran besar tersebut belum sebanding dengan dampak ekonomi yang dihasilkan. Menurutnya, sebagian besar peserta MHM masih berasal dari lokal Makassar, sehingga belum memberi dampak signifikan terhadap okupansi hotel dan sektor wisata.

“Peserta MHM ini didominasi oleh warga lokal, jadi belum terlihat dampak yang signifikan,” jelasnya.

Ari menyebut pihaknya akan menggelar rapat internal untuk merumuskan rekomendasi terhadap pelaksanaan MHM ke depan. Ia membuka kemungkinan untuk merevisi anggaran, bahkan meniadakan event tersebut pada tahun selanjutnya.

“Kita akan lihat apakah akan tetap melanjutkan kegiatan, mengurangi anggaran, atau tidak melaksanakan tahun depan,” tegasnya.

Ari menekankan agar setiap program kerja Dispora ke depan harus memperhatikan asas manfaat bagi masyarakat. Komisi D pun berkomitmen mengawal setiap penggunaan anggaran daerah.

“Kami tentu akan mengawasi seluruh uang rakyat yang dibelanjakan, apalagi kita sekarang berada dalam masa efisiensi sesuai Inpres Nomor 3,” pungkas Ari.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dispora Makassar, Andi Tenri Lengka, menyatakan bahwa Makassar Half Marathon merupakan event yang digemari secara nasional dan memberi dampak ekonomi nyata.

Menurutnya, peserta yang mendaftar bukan hanya dari Makassar, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Sumatera, Kalimantan, hingga Ambon.

“Jumlah pendaftar sudah mencapai 8.000 orang dari target 10.000 peserta. Banyak yang berasal dari luar daerah, sehingga berdampak pada pendapatan pajak hotel, restoran, dan sektor lainnya,” terang Andi Tenri Lengka yang akrab disapa Engka.

Ia pun menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi D dengan berkonsultasi ke Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Rekomendasi Komisi D akan kami konsultasikan agar pelaksanaan event ini tetap memberikan manfaat maksimal bagi kota Makassar,” tutupnya. (*)