Wakil Ketua I DPRD Makassar: Perencanaan Pembangunan Harus Berdasarkan Aspirasi Masyarakat

Makassar, – Pemerintah Kota Makassar menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Periode 2025–2029 yang berlangsung pada Rabu, 5 Maret 2025. Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, serta sejumlah anggota DPRD dari berbagai komisi, yang menunjukkan komitmen legislatif dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan transparan.

Forum ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan dokumen RPJMD yang merupakan panduan utama arah pembangunan Kota Makassar selama lima tahun ke depan. Bertempat di salah satu ruang rapat utama Pemkot Makassar, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur swasta serta LSM.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua I DPRD Makassar, Andi Suharmika, menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses perencanaan pembangunan agar benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan.

Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pemangku kepentingan, di mana berbagai usulan dan rekomendasi disampaikan, mulai dari isu kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, tata ruang, pendidikan, hingga pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup.

Ketua Bappeda Kota Makassar dalam pemaparannya menegaskan bahwa RPJMD kali ini mengacu pada visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2025–2030, yang berorientasi pada pembangunan MULIA (Modern, Unggul, Lestari, Inklusif, dan Amanah). Oleh karena itu, forum ini menjadi kesempatan penting untuk memastikan agar semua perencanaan benar-benar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Anggota DPRD lainnya, seperti Fahrizal Arrahman Husain dan Muchlis Misbah, menyampaikan masukan terkait pentingnya menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam RPJMD, terutama dalam upaya menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan layanan kesehatan primer di wilayah pinggiran kota.

Forum ini juga menjadi bagian dari implementasi prinsip good governance, yang menekankan keterbukaan, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses penyusunan dokumen perencanaan. DPRD Kota Makassar sebagai unsur legislatif menegaskan akan terus mengawasi dan mendampingi proses penyusunan hingga pengesahan RPJMD agar seluruh program yang dihasilkan memiliki dasar kuat dan berpihak pada masyarakat luas.

Kegiatan ditutup dengan penyampaian rangkuman hasil diskusi dan rekomendasi yang akan dijadikan bahan penyempurnaan dalam dokumen rancangan akhir RPJMD. Dengan semangat kolaborasi, forum ini diharapkan menjadi tonggak awal terbentuknya perencanaan yang inklusif dan menyeluruh demi Makassar yang lebih baik.(*)