Aliansi Buruh dan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa, DPRD Makassar Siap Tampung Aspirasi

Makassar,– Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menjadi titik konsentrasi massa saat ratusan orang dari Aliansi Buruh dan Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat siang. Aksi ini merupakan bentuk respons terhadap sejumlah persoalan ketenagakerjaan dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada buruh serta rakyat kecil.

Dengan membawa spanduk, poster, dan menyuarakan orasi secara bergantian, massa aksi menuntut peningkatan kesejahteraan buruh, penolakan terhadap sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta revisi terhadap regulasi yang dianggap mengekang hak-hak pekerja. Mereka juga menyoroti minimnya keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat daerah.

Tidak hanya itu, isu tentang kenaikan upah minimum yang tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak juga menjadi salah satu poin utama dalam tuntutan mereka. Perwakilan mahasiswa turut menyuarakan keprihatinan terhadap semakin sempitnya peluang kerja bagi lulusan baru serta ketidakpastian masa depan tenaga kerja muda.

Aksi ini mendapat respons dari pihak DPRD Kota Makassar. Beberapa anggota dewan turun langsung menemui para demonstran di halaman gedung untuk menerima aspirasi mereka. Ketua Komisi D yang membidangi Ketenagakerjaan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial, menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti tuntutan tersebut.

Perwakilan Aliansi Buruh dan Mahasiswa menyerahkan dokumen berisi 7 poin tuntutan yang diterima secara langsung oleh DPRD. Mereka juga meminta agar ada jadwal audiensi lanjutan secara resmi agar proses advokasi kebijakan bisa berjalan transparan dan berkelanjutan.

Sementara itu, aparat kepolisian dan Satpol PP terlihat berjaga ketat untuk memastikan aksi berjalan aman dan tertib. Tidak ada bentrok atau insiden yang terjadi selama aksi berlangsung. Aksi berakhir dengan damai setelah orasi penutup dan pembacaan pernyataan sikap oleh perwakilan aliansi.

Aksi ini menegaskan bahwa ruang dialog antara masyarakat sipil dan lembaga legislatif daerah masih sangat dibutuhkan sebagai bagian dari sistem demokrasi. DPRD Kota Makassar, dalam hal ini, diharapkan tidak hanya menerima aspirasi secara simbolik, tetapi juga menjadi penggerak kebijakan yang berpihak kepada rakyat.(*)