MAKASSAR – Dua anggota DPRD Makassar, turun langsung mengawal kampanye Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) di Kecamatan Tamalanrea pada Jumat, 18 Oktober 2024.
Keduanya adalah Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suharmika dari Partai Golkar dan Tri Sulkarnain dari Partai Demokrat.
Dua kader partai pengusung pasangan Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) itu terlihat aktif mengawal kampanye Appi di Kecamatan Tamalanrea.
Kehadiran kedua legislator ini semakin mengukuhkan kekuatan MULIA di tengah panasnya persaingan menuju Pilwali Makassar 2024.
Andi Suharmika dan Tri Sulkarnain bersama rombongan tampak menyapa warga di sejumlah titik, termasuk di Jl Perintis Kemerdekaan VIII, sore.
Dalam kampanyenya, Appi menjelaskan program-program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Makassar.
Salah satunya adalah penghapusan iuran sampah bulanan yang dinilai menjadi beban bagi warga berpenghasilan rendah.
“Meskipun hanya Rp20 ribu per bulan, ini sangat membebani masyarakat kecil. Kami berkomitmen untuk menggratiskan iuran ini,” ujar Appi, disambut tepuk tangan warga.
Selain itu, Appi juga menyentuh isu pendidikan dengan janji memberikan seragam sekolah gratis kepada seluruh siswa di Makassar.
Menurutnya, biaya seragam kerap menjadi kendala bagi keluarga kurang mampu, dan ia tidak ingin ada anak yang berhenti sekolah karena alasan tersebut.
Isu lain yang disorot adalah air bersih. Ketua Partai Golkar Makassar itu menyampaikan bahwa ia akan menggratiskan biaya penyambungan pipa air bersih untuk warga.
“Kebutuhan dasar ini harus kita pastikan terpenuhi. Air bersih adalah hak semua warga,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, dia juga menjanjikan pembangunan stadion sepak bola bertaraf internasional di Makassar.
Stadion ini, menurutnya, tidak hanya untuk kebutuhan olahraga, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Stadion ini akan menjadi kebanggaan Makassar dan membuka banyak peluang ekonomi bagi masyarakat,” ungkap mantan CEO PSM Makassar itu.
Di bidang pemerintahan, Appi berkomitmen mengadakan pemilihan ketua RT-RW secara demokratis, menggantikan sistem penunjukan.
Menurutnya, hanya ketua RT-RW yang dipilih langsung oleh warga yang benar-benar mengetahui kondisi masyarakatnya. Sehingga distribusi bantuan sosial (bansos) bisa lebih tepat sasaran.
“Olehnya jika kami terpilih, maka diadakan pemilihan ketua RT-RW secara demokratis, tidak ada lagi istilah penunjukan. Supaya Ketua RT-RW yang terpilih nantinya betul-betul tahu kondisi masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
