MAKASSAR– Pemerintah berencana membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Barang Lompo, Makassar.
Ketua Komisi A DPRD Makassar Rahmat Taqwa Quraisy memutuskan untuk menunda rapat karena data mengenai status tanah belum lengkap.
Camat Kepulauan Sangkarrang, Ramli Lallo, mengatakan hal itu dihadirkan untuk mengakomodir kebutuhan BBM bagi nelayan dan masyarakat sekitar.
Selama ini terjadi disparitas harga. Misalnya, pertalite dijual di nusantara oleh pengecer yang harganya cukup mahal, hingga Rp. 10.000 dari harga jual Rp. 7.650 per liter.
“Kalau pertalite dijual Rp 7.650, menjangkau masyarakat (pulau) hingga Rp 10.000, dengan adanya SPBU satu harga meringankan beban terutama bagi nelayan,” kata Ramli Lallo dalam audiensi (RDP) di kantor DPRD Makassar, Jl AP Pettarani Makassar.
Namun realisasinya terkendala lokasi yang belum memiliki dasar hak dan kewenangan. Karena lokasi proyek berada di pesisir pantai, maka proyek tersebut perlu mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
