Makassar – Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Premium dan Solar pada September 2022 ditengarai akan memicu inflasi hingga tahun depan.
Bila merujuk pada November 2014 lalu, Premium naik menjadi Rp8.500 per liter dari Rp6.500 per liter. Sementara, Solar dari Rp5.500 per liter naik menjadi Rp7.500 per liter.
Inflasi pada November 2014 tercatat berada di level 6,23 persen, imbas naiknya harga Premium dan Solar.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar, Syahrir Wahab mengatakan dirinya masih khawatir kenaikan BBM berpengaruh besar dengan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya.
“Kenaikan BBM itu mempengaruhi inflasi, inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu punya hubungan erat. Makassar inflasi,” ujar Syahrir, Senin, (3/10/2022).
Selama lima tahun terakhir, ekonomi Kota Makassar mengalami fluktuasi. Pada 2017, ekonomi Makassar berada di angka 8,20 persen, bertumbuh di tahun 2018 menjadi 8,42 persen dan naik kembali menjadi 8,79 persen.
Sayangnya di tahun 2020 semasa Covid-19 ekonomi Makassar mengalami minus, 1,27 persen. Namun perlahan kembali bangkit menjadi 4,47 persen di tahun 2021.
Syahrir menerangkan, fluktuasi ini menjadi umum di seluruh kabupaten kota di Indonesia, bahkan ada yang cukup parah hingga pertumbuhan minusnya jauh dibanding Makassar.
“Makassar cuma minus 1 jadi dia terkontraksi karena pengaruh pendemi,” ungkapnya.
Sementara, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menilai prospek pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar sangat baik. Sebab itu, ia sangat optimis.
“Kalau saya lihat di kondisi saat ini, kenyataan yang ada itu bagus sekali, terlihat dari antusias masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, sebagian besar aktifitas sudah kembali normal, dibanding sebelum Covid-19. Dia memprediksi kembali terjadi peningkatan di tahun mendatang.
“Ini sudah kembali normal, bahkan secara provinsi itu sudah 7 persen, dan biasanya kota di atas itu,” tegasnya.
Sementara itu data yang dihimpun dari Badan Pendapatan Daerah (Bapemda Makassar) sektor yang cukup berpengaruh dari 11 jenis pajak rupanya berasal dari sektor Pajak Resto, disusul pajak penerangan jalan, pajak perhotelan dan pajak reklame.
Adapula dari pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan sektor terendah adalah pajak parkir dan pajak burung walet.
Di tahun ini juga demikian, data yang dihimpun pada pada akhir triwulan II pajak resto Rp98 miliar atau 44 persen dari target Rp230 miliar.
Disusul pajak Pajak Penerangan Jalan senilai Rp108 miliar dari target RpRp275 miliar dan pajak reklame senilai Rp23 miliar atau 32 persen dari target Rp70 miliar.
Terendah yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB), 15 persen pajak hiburan 14 persen, dan pajak parkir 4 persen.(WIN)
