– Dalam upaya mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar kembali melakukan pendampingan penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi instansi pemerintah. Terbaru, pendampingan dilakukan di Puskesmas Kelurahan Kaluku Bodoa, Jumat (24/1/2025).
Kepala Bidang Persandian Kominfo Makassar, Abram Lululangi, menegaskan bahwa penerapan TTE merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan administrasi pemerintahan.
“Dengan TTE, dokumen yang dikeluarkan instansi pemerintah akan lebih terjamin keamanannya, mengurangi pemalsuan dokumen, serta mempercepat alur administrasi,” jelas Abram.
Menurutnya, TTE menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan birokrasi modern. Dengan sistem tanda tangan digital, berbagai layanan di instansi pemerintahan, termasuk puskesmas, dapat lebih cepat dan efisien tanpa harus bergantung pada dokumen fisik.
Selain meningkatkan keamanan, TTE juga meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan dokumen. Dengan proses digital yang tersistem, setiap dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik memiliki rekam jejak yang dapat diverifikasi dengan mudah.
Komitmen Kominfo dalam Mendorong Digitalisasi
Kominfo Makassar terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengadopsi TTE agar proses administrasi dapat berjalan lebih efektif.
“Staf atau tim kami akan terus berupaya memberikan pelayanan maksimal terkait pendampingan penerbitan TTE. Teman-teman di OPD bisa berkoordinasi dan datang langsung ke kantor kami,” tambah Abram.
Sebagai bagian dari transformasi digital, penerapan TTE tidak hanya sebatas meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, tetapi juga berdampak pada pelayanan publik. Dengan sistem yang lebih modern, masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan akurat.
Kominfo Makassar berharap dengan pendampingan yang terus dilakukan, penggunaan TTE di seluruh instansi pemerintahan Kota Makassar dapat berjalan lancar. Ke depannya, digitalisasi akan menjadi pilar utama dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik.
