MAKASSAR – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Helmy Budiman, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Dr. Irwan S. Mulyadi, menggelar diskusi mendalam mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Acara tersebut berlangsung di kantor DPMPTSP Makassar dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengusaha lokal, akademisi, dan pejabat pemerintah.
Diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemerintah yang terkait dengan pemindahan IKN dapat memengaruhi ekonomi daerah penyangga, khususnya Kota Makassar dan sekitarnya. Kebijakan pemindahan IKN yang menjadi fokus utama dalam diskusi ini diperkirakan akan membawa dampak signifikan terhadap perekonomian regional, baik dari segi peluang investasi maupun tantangan yang mungkin dihadapi.
Helmy Budiman, Kepala DPMPTSP Makassar, memaparkan bahwa kebijakan pemerintah terkait pemindahan IKN diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru bagi daerah penyangga. “Dengan pemindahan IKN, akan ada peningkatan permintaan untuk berbagai jenis layanan dan infrastruktur. Ini merupakan peluang besar bagi daerah penyangga seperti Makassar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, pengembangan bisnis, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Helmy.
Helmy juga menggarisbawahi pentingnya perencanaan dan strategi yang matang untuk memanfaatkan peluang yang ada. “Kami harus siap dengan rencana yang terencana untuk memanfaatkan peluang ini. Ini mencakup penyediaan infrastruktur yang memadai, pengembangan kawasan industri, serta peningkatan kualitas layanan publik,” tambahnya.
Dr. Irwan S. Mulyadi, dalam kesempatan yang sama, menekankan peran Bappeda Makassar dalam merancang strategi pembangunan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Sebagai bagian dari upaya kami untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah penyangga, Bappeda Makassar berfokus pada perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa rencana pembangunan kota kami dapat mengakomodasi dampak dari pemindahan IKN dan memaksimalkan manfaat bagi masyarakat,” kata Dr. Irwan.
Selama diskusi, beberapa topik penting dibahas, termasuk:
- Peningkatan Infrastruktur: Diskusi memfokuskan pada pentingnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Ini mencakup pengembangan jaringan transportasi, fasilitas logistik, dan infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang berkembang pesat.
- Pengembangan Sumber Daya Manusia: Mengingat adanya peningkatan peluang investasi, pengembangan keterampilan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja menjadi prioritas. Program pelatihan dan pendidikan akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal siap untuk memanfaatkan peluang kerja baru yang akan muncul.
- Peluang Investasi dan Bisnis: Diskusi juga membahas bagaimana daerah penyangga dapat menarik investor dan pengusaha untuk berinvestasi di sektor-sektor strategis. Ini termasuk penciptaan kawasan industri, penyediaan insentif investasi, dan pengembangan pusat bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
- Mitigasi Risiko dan Tantangan: Selain peluang, diskusi juga membahas potensi tantangan yang mungkin timbul akibat perubahan besar yang disebabkan oleh pemindahan IKN. Ini termasuk risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang perlu diidentifikasi dan diatasi melalui kebijakan yang tepat.
- Koordinasi dan Kolaborasi: Helmy dan Dr. Irwan menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan strategi pembangunan. “Kerjasama yang efektif antara berbagai pihak akan sangat menentukan keberhasilan dalam memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul,” ungkap Helmy.
Sebagai hasil dari diskusi ini, diharapkan akan ada kesepakatan mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah penyangga IKN. Bappeda Makassar dan DPMPTSP Makassar berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif.
Dengan adanya pemindahan IKN yang semakin dekat, Kota Makassar dan daerah sekitarnya harus mempersiapkan diri untuk beradaptasi dan memanfaatkan peluang yang ada. Diskusi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa dampak dari kebijakan pemerintah dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi regional.(*)
