Makassar, – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Bapak Ahmad Faisal, menghadiri Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan yang diadakan oleh BPJS Kesehatan di Kantor Kejaksaan Negeri Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan bertujuan untuk memperkuat kerjasama dalam pengawasan kepesertaan BPJS Kesehatan di kalangan pelaku usaha.
Forum ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Kesehatan. Dalam sambutannya, Bapak Ahmad Faisal menekankan bahwa setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk melindungi karyawan mereka dengan memberikan akses ke layanan kesehatan yang layak.
“Pengawasan dan pemeriksaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi regulasi yang ada. Kami di DPMPTSP siap untuk berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan kepatuhan di kalangan pelaku usaha,” ungkapnya.
Salah satu agenda utama dalam forum ini adalah melakukan sinkronisasi data pelaku usaha yang mengurus izin usaha di Kota Makassar. DPMPTSP diharapkan dapat memberikan data yang akurat tentang pelaku usaha, termasuk status kepesertaan mereka dalam BPJS Kesehatan. Dengan demikian, pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam mendaftarkan karyawan dapat dilakukan secara lebih efektif.
“Dengan data yang terintegrasi, kami dapat mengidentifikasi pelaku usaha yang belum mendaftarkan karyawan mereka. Ini akan memudahkan kami dalam memberikan sanksi yang tepat bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan,” jelas Bapak Ahmad Faisal.
Forum ini juga membahas pentingnya penerapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam BPJS Kesehatan. Dalam pertemuan tersebut, peserta sepakat bahwa penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.
“Memberikan sanksi bukanlah tujuan utama, tetapi lebih kepada membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan bagi pekerja. Kami ingin agar semua pelaku usaha memahami bahwa partisipasi dalam BPJS Kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab sosial mereka,” ungkap salah satu perwakilan dari BPJS Kesehatan.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar SKPD dalam pengawasan dan pemeriksaan pelaku usaha. Selain DPMPTSP, hadir juga perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, dan Kejaksaan Negeri Makassar yang saling berbagi informasi dan strategi dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap program BPJS Kesehatan.
“Kerja sama antar instansi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi pekerja di Kota Makassar. Kami berharap forum ini dapat menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi dalam melindungi hak-hak pekerja,” kata Bapak Ahmad Faisal.
Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam program BPJS Kesehatan. DPMPTSP Kota Makassar berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak demi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua pekerja. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar dapat meningkat melalui perlindungan kesehatan yang lebih baik.(*)
