Makassar, – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Tim Teknis terkait Standard Operating Procedure (SOP) dan pelatihan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Rapat ini berlangsung di ruang rapat Dinas PMPTSP dan dipimpin oleh Kepala Bidang Kebijakan Advokasi, Data, Pengaduan, dan Sistem Informasi Layanan, Bapak Andi Rahman.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyusun dan mengoptimalkan SOP yang diperlukan dalam pelaksanaan OSS berbasis risiko. Dengan adanya kebijakan OSS, proses perizinan diharapkan menjadi lebih efisien dan transparan. Bapak Andi Rahman menjelaskan bahwa penerapan OSS berbasis risiko akan membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi hambatan bagi pelaku usaha, terutama di sektor perdagangan, industri, perikanan, kelautan, dan pertanian.
“Melalui rapat ini, kami berharap dapat merumuskan langkah-langkah konkret untuk menyempurnakan SOP yang ada. Ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa sistem perizinan di Kota Makassar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha,” ungkap Bapak Andi dalam sambutannya.
Rapat ini dihadiri oleh tim teknis perizinan dari berbagai sektor, termasuk Perdagangan, Industri, Perikanan dan Kelautan, serta Pertanian. Setiap perwakilan sektor menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait pelaksanaan perizinan dan tantangan yang dihadapi.
Dalam diskusi tersebut, beberapa peserta menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk menciptakan integrasi yang baik dalam sistem OSS. “Setiap sektor memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Dengan saling berbagi informasi dan pengalaman, kita dapat menyusun SOP yang lebih komprehensif dan dapat diterapkan secara efektif,” jelas salah satu perwakilan dari sektor Perikanan.
Selain membahas SOP, rapat ini juga menyoroti rencana pelatihan untuk meningkatkan pemahaman petugas terkait implementasi OSS berbasis risiko. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan bagi petugas dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih baik.
“Kami perlu memastikan bahwa semua petugas memiliki pemahaman yang sama tentang OSS dan bagaimana menerapkan prinsip berbasis risiko. Ini akan memudahkan mereka dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” tambah Bapak Andi.
Di akhir rapat, peserta sepakat untuk menyusun rencana tindak lanjut yang mencakup penyusunan draft SOP, penjadwalan pelatihan, serta evaluasi berkala terhadap implementasi OSS. DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi dengan semua sektor agar pelaksanaan perizinan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha.
“Kami optimis bahwa dengan koordinasi yang baik dan implementasi yang tepat, OSS berbasis risiko akan mempermudah proses perizinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar,” tutup Bapak Andi Rahman.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam mempersiapkan DPMPTSP Kota Makassar untuk menghadapi tantangan dalam era digitalisasi perizinan. Dengan SOP yang baik dan pelatihan yang tepat, diharapkan pelayanan publik di sektor perizinan dapat lebih cepat, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.(*)
