Diskominfo Makassar Perkenalkan ‘Anrong’, Barometer Aplikasi Metaverse Seluruh OPD Pemkot

oleh -361 views
oleh

MAKASSAR – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar akan menyiapkan platform metaverse di Makassar.

Platform tersebut akan mengcover seluruh program-program pemerintah Kota Makassar khususnya yang berkaitan dengan metaverse.

Platform tersebut diberi nama Aplication Unification Real Time ON Government (Anrong).

Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Makassar Mahyuddin, mengatakan, ini salah satu inovasi untuk mengimplementasikan Makassar Metaverse.

Aplikasi Anrong ini telah dilaunching pada 8 Juni 2022 lalu.

Ia mengatakan metaverse merupakan langkah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah.

“Kami segera implementasikan metaverse untuk mempermudah warga memperoleh layanan secara digital,” ucapnya, Jumat (24/6/2022).

Platform Anrong nantinya akan menyatukan seluruh aplikasi OPD Pemkot Makassar.

Aplikasi ini menggabungkan seluruh produk layanan publik berbasis aplikasi secara real time pada Pemerintah Kota Makassar.

Dari platform tersebut akan melahirkan 3D World Creative Space, Makassar Virtual Economic Center (Marvec) Makaverse, dan Cyber Army to Expand information (CANI).

Eks Camat Biringkanaya ini menangkan, Kominfo Makassar akan terus mempersiapkan platform untuk menyatukan aplikasi ini.

Platformnya ditarget rampung tahun ini.

Pada saat rapat koordinasi khusus (rakorsus), ada 76 aplikasi yang akan dibuat oleh seluruh OPD.

Aplikasi tersebut akan ditindaklanjuti progresnya, agar Diskominfo juga bisa cepat merampungkan platform tersebut.

Lanjut Mahyuddin, Metaverse akan memberikan pelayanan satu kali 24 jam.

Juga mempermudah masyarakat mengetahui mekanisme pelayanan di pemerintahan.

“Metaverse dapat memberikan informasi program pemerintah dan menjadi wadah promosi sebelum wisatawan manca negara atau domestik maupun investor berkunjung  ke Makassar,” tuturnya.

Adapun layanan yang dapat diakses dalam Anrong, seperti administrasi pemerintah terintegrasi.

Layanan publik pemerintah terintegrasi (SSO), interoperbilitas data informasi, verifikasi data dan informasi terintegrasi, perencanaan, penganggaran.

Monitoring dan evaluasi terintegrasi dan terakhir isu layanan terkait pemantauan tren isu sosial. (*)