BALI, – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berpartisipasi dalam event World Water Forum (WWF) ke-10 yang dilaksanakan di Bali dengan tema Local and Regional Government champion tranformative action in a pivotal moment of the global political agenda.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sesi hari ini mendiskusikan mengenai peran pemerintah daerah untuk berkontribusi dalam manajemen air.
Tito menjelaskan, jikalau bicara tentang kerja sama antar negara maka akan mempengaruhi sistem politik yang ada di pemerintahan masing-masing.
Karena ada yang menerapkan sistem demokrasi, otoritarian, ada juga desentralisasi penuh, sentralisasi, dan lainnya sehingga akan dinamis.Tetapi air sendiri tidak mengenal sistem itu. Makanya, masing-masing harus membagi tugas.
“Yang penting di-treat mau jadi kawan atau lawan. Nah kita mau jadikan air kawan jadi kita bagi tugas. Peran pusat, provinsi juga kabupaten kota,” kata Tito pada sela-sela konferensi pers usai acara di Hotel BNDCC, Nusa Dua, Bali, Rabu, (22/05/2024).
Dari pengalaman Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lainnya, mantan Kapolri ini menuturkan perlu membuat semacam join declaration dan guidance bagi pemerintah-pemerintah daerah.
Guidance itu ada beberapa poin, mengenai masalah pendidikan, perencanaan, planning dan budgetingnya, serta isu-isu air lainnya.
Lalu air juga bukan sebagai musuh sebagaimana terjadinya bencana banjir, kekeringan dan lainnya.
“Diharapkan masukkan ini jadi pertimbangan,” sebutnya.
Sementara perihal usulan adanya kelembagaan air, lanjutnya, itu menjadi salah satu pertimbangan. Lantaran dirinya bukan wewenang di dalamnya.
Apalagi melihat berkembangnya jumlah penduduk dunia, sementara jumlah energi atau makanan dan air terbatas.
Sementra itu, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan gagasan itu perlu disampaikan lebih dalam melihat dari pentingnya upaya integrasi, sinkronisasi urusan manajemen air dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah.
Apalagi kata Agus, ini bukan yang pertama lantaran ada sejumlah negara yang terlebih dahulu mendirikan institusi seperti ini.
Olehnya bukan saja menambah badan kewenangan baru, badan air nasional atau apapun namanya diharapkan bisa menjadi wadah bagi penataan manajemen air untuk menghadapi krisis air cepat atau lambat.
“Tetapi sekali lagi saya tidak punya kewenangan hanya menyampaikan ini ke forum internasional. Bisa kita diskusikan lagi jika ada nilai baik dan positif,” ucapnya.(*)
