“Ini Mei harus dilelang (karena) sudah berakhir masa tugasnya mereka (pj direksi BUMD),” ucap Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto saat dikonfirmasi, Senin (9/5/2022).
Adapun enam perusda bakal dilelang, yakni PD Parkir Makassar Raya, PDAM Makassar, PD Pasar, PD Terminal Makassar Metro, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Rumah Potong Hewan (RPH).
“Ya, semua tingkatan direktur yang dilelang,” tegas dia.
Danny akan mengumumkan secara resmi beserta teknis lelang minggu depan. Hanya saja belum ada jadwal pasti pengumuman lelang tersebut.
“Mei harus ini saya kira minggu depan sudah diumumkan lelangnya,” sebut Danny.
Sementara dia menilai kinerja perusda selama dijabat pj direksi semakin membaik. Apalagi kinerja perusda dikawal Tim Percepatan BUMD Makassar yang sebelumnya dibentuk untuk mengevaluasi.
“PDAM sudah bagus banyak persoalan bisa selesai, RPH juga ya seperti itu ada plus minus-nya,” papar dia.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan BUMD Makassar, Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, laporan tim percepatan BUMD dalam proses penggarapan. Laporan ini bakal jadi bahan evaluasi Wali Kota Makassar dalam proses lelang nanti.
“Sementara juga laporan kami rampungkan untuk kemudian jadi bahan evaluasi pak wali dalam proses lelang membantu pak wali memilih orang-orang yang bisa membenahi BUMD,” ucap dia saat dihubungi detikSulsel, Senin malam (9/5/2022).
Menurutnya, lelang jabatan direksi perusda sudah harus dilakukan. Harapannya direksi BUMD diisi orang-orang berkompeten untuk mengoptimalkan peran BUMD.
“Ya, kami sendiri menganggap salah satu aspek penting penekanan adalah penempatan orang yang tepat dan sesuai,” ujarnya.
Tim percepatan kerja BUMD selama enam bulan menghasilkan tiga kriteria yang bakal memberi BUMD kontribusi besar. Ada kriteria yang mesti dimiliki oleh calon direktur BUMD, yakni berintegritas dan berkomitmen mengembangkan perusda.
“Betul-betul harus berjalan sesuai dengan rencana bisnis dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dari BUMD yang bersangkutan,” terang guru besar Unhas ini.
Aminuddin Ilmar melanjutkan, direksi perusda mesti paham cara kerja dan tata kelola BUMD. Selain itu memiliki visi yang mampu membuat BUMD memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
“Dia memahami proses tata kelola dari BUMD itu sendiri, yang ketiga tentu saja yang paling penting mengambil langkah-langkah strategi dia harus memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah kota Makassar,” tegasnya.
Untuk diketahui, perusda diisi direksi berstatus pj setelah Wali Kota Makassar mencopot direksi dan dewan pengawas Desember 2021. Selanjutnya dibentuk Tim Percepatan BUMD sekaligus penunjukan pj direksi perusda dengan alasan pembenahan total BUMD Kota Makassar.(*)
