MAKASSAR – Hasil seleksi lelang jabatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Makassar akhirnya diumumkan. Pengumuman ini akhirnya disampaikan usai tertunda sebulan lamanya.
Pengumuman hasil seleksi disampaikan langsung oleh Ketua Tim Seleksi (Timsel) BUMD, M. Ansar, didampingi Ketua Panitia Seleksi (Pansel) BUMD, Andi Siswanta Attas, serta Sekretaris Pansel BUMD, Nur Kamarul Zaman, pada Selasa (5/7/2022).
Sayangnya, pengumuman ini hanya menyampaikan ranking serta nilai para peserta lelang jabatan yang mengikuti seleksi. Sementara komposisi jabatannya belum diungkapkan.
“Pengumumannya berdasarkan ranking. Tapi belum ada di sini jabatannya, siapa yang jabat direktur utama, dan lain-lain. Itu akan diumumkan kemudian oleh wali kota,” ungkap Ansar.
Kata Ansar, komposisi jabatan para peserta menjadi wewenang wali kota. “Wali kota memberikan kewenangan ke saya untuk mengumumkan. Timsel menyerahkan menurut rankingnya. Terserah nanti wali kota bagaimana,” jelas dia.
Adapun total nama yang diumumkan yakni 93, dengan rincian Direksi PDAM 13 dan Dewas 16; Direksi Perumda Parkir Makassar Raya 11 dan Dewas 9; Direksi PD Pasar Makassar Raya 10 dan Dewas 11; Direksi PD Terminal Makassar Metro 6 dan Dewas 4; Direksi PD rumah Potong Hewan (RPH) masing-masing 3 Direksi dan 3 Dewas; serta Direksi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2 dan Dewas 5.
Khusus untuk PDAM Makassar, peserta yang menduduki skoring tertinggi untuk posisi direksi yakni Beni Iskandar 8,29, Satriani Ulfiah Mungkasa 8,12, Indira Mulyasari Paramastuti 8,11, Asdar Ali 7,99, dan Ayman Adnan 7,63.
Sementara skoring tertinggi posisi dewan pengawas PDAM yakni Prof Aminuddin Ilmar 8,81, Arifuddin Hamarung 7,92, Soewarno Sudirman 7,77, Andi Fadly Ferdiansyah 7,69, dan Mochtar Djuma 7,53.
Posisi direksi PD Parkir Makassar Raya skoring tertinggi diduduki oleh Yulianti Tomu 7,86, Rizal Asjahad Rahman 7,84, Christofher Aviary 7,77, Zulfadli Syahrir 7,66, Mu’amar Nor Amin 7,54.
Kemudian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Andi Siswanta Attas sebagai dewan pengawas PD Pasar Makassar Raya.
Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar Zuhur Daeng Ranca sebagai dewan pengawas PD Terminal Makassar Metro, dan Moh Roem Kepala Dinas Pariwisata sebagai dewan pengawas PD Rumah Pemotongan Hewan.
Sehari sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengungkapkan jika urutan ranking peserta bisa menentukan posisi jabatan yang akan diembannya.
“Nilainya diurut dari urutan 1 sampai ke bawah. Urutan 1 kemungkinan Direktur Utama. Sampai urutan kelima itu yang masuk 5 besar,” ungkap Danny.
Dirinya pun akan memilih jumlah direksi dan dewas sesuai dengan jumlah pejabat lama. Adapun jumlahnya yaitu Perumda Parkir Makassar Raya, PD Pasar Makassar Raya, PD Rumah Potong Hewan (RPH) dan PD Terminal Makassar Metro masing-masing 3 direksi dan 3 dewas.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) masing-masing 2 direksi dan 2 dewas, serta Perumda Air Minum Makassar masing-masing 4 direksi dan 4 dewas. Sehingga totalnya 36 dengan rincian 18 direksi dan 18 dewas. Sementara pejabat tambahan, akan ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) hingga revisi Perwali tuntas.
Namun, Danny tetap menyiapkan komposisi baru. Komposisi baru yang disusunnya, yakni, 5 direksi di PDAM, 5 di PD Parkir, 5 di PD Pasar, 3 di PD Terminal, 3 di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 3 di Badan Perkreditan Rakyat (BPR). Sementara untuk jabatan dewas mengikut pada jumlah direksi masing-masing BUMD.
Dia mencontohkan, jika suatu BUMD hanya disebutkan memiliki empat direksi, maka hanya empat itu yang akan dilantik. “Akan dilantik sebanyak empat pejabat. Satunya akan di-Pj kan untuk sementara hingga Perwali selesai direvisi,” ujarnya.
Selain itu, juga akan ditambah jabatan Sekretaris Dewasn Pengawas. Kata Danny, posisi itu bisa diisi oleh peserta lelang jabatan, atau di luar itu. Kemudian akan ada pula Komite Audit. Jumlah Komite Audit ini mengikut pada beban kerja BUMD.
“Kalau BUMD yang besar-besar, bisa lebih dari tiga. Kalau kecil bisa 3. Selama ini pengawas itu tidak terlalu paham soal hukum dan keuangan. Maka orang keuangan dan hukum saya tempatkan di situ. Semua persoalan audit termasuk audit pegawai itu ditangani oleh Komite Audit,* tandasnya.(*)
