MAKASSAR-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar gelar Uji konsekuensi informasi dikecualikan lingkup Pemkot Makassar. Uji konsekuensi informasi digelar di gedung Mall Government Center and Services (MGCS), Selasa (10/12/2024).
Dalam uji konsekuensi tersebut menghadirkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pelaksana di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, guna mendalami penetapan informasi terkecualikan.
Kepala Bidang Humas dan IKP Dinas Kominfo Kota Makassar Isnaniah Nurdin, menyampaikan digelarnya uji konsekuensi informasi ditujukan untuk mengetahui konsekuensi apa yang timbul apabila informasi itu diberikan, dampak bagi publik bagaimana.
Jika informasi yang diberikan memberikan dampak yang buruk bagi publik maka informasi itu ditutup dan sebaliknya.
Menurutnya, sebagai PPID mempunyai peran yang cukup strategis dalam rangka untuk menetapkan informasi tersebut bisa diberikan atau tidak. Sehingga seluruh PPID lingkup Pemkot Makassar perlu dibekali pemahaman terkait informasi yang dikecualikan.
“Melalui uji konsekuensi hari ini, Pemkot Makassar sebagai badan publik menunjukkan komitmennya untuk menyediakan informasi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tuturnya.
Dalam uji konsekuensi informasi menghadirkan narasumber yakni Dosen Komunikasi Unhas, Dr Muliadi Mau, M.Si dan Komisi Informasi Prov Sulsel, Dr Khaerul Mannan, SH, MH.
Dalam uji konsekuensi informasi dikecualikan tersebut, Muliadi Mau menjelaskan tentang empat jenis informasi publik yang diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahum 2008 diantaranya; Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan Informasi yang dikecualikan.
Dalam uji konsekuensi tersebut seluruh peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi, serta menyampaikan beberapa kendala yang terkadang ditemui saat bertugas.(*)
