MAKASSAR—Menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Kota Makassar menggelar patroli skala besar gabungan yang melibatkan berbagai unsur TNI, Polri, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Kegiatan ini digelar pada Sabtu, 23 November 2024, dan bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama dalam memitigasi potensi kerawanan menjelang Pilkada yang semakin dekat.
Patroli skala besar ini dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib, SIK, MH, Penjabat Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz, serta Komandan Kodim 1408/Makassar Letkol Inf. Frenki Suswanto. Kegiatan ini juga melibatkan anggota dari Polrestabes Makassar, Kodim 1408 Makassar, Brimob Polda Sulsel, serta Dit Samapta Polda Sulsel.
Kegiatan patroli dimulai dengan apel bersama yang dilaksanakan di halaman Polrestabes Makassar. Dalam apel tersebut, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Dr. Mokhamad Ngajib menyampaikan bahwa tujuan utama dari patroli ini adalah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, khususnya saat memasuki masa tenang Pilkada 2024. Selain itu, patroli ini juga bertujuan untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan yang dapat mempengaruhi jalannya proses Pilkada.
“Penting untuk kita bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif, khususnya menjelang masa tenang. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga situasi tetap aman dan damai selama Pilkada,” ujar Kapolrestabes dalam sambutannya.
Setelah apel bersama, patroli dilanjutkan dengan menggunakan kendaraan dinas dari berbagai institusi terkait. Rute patroli melibatkan sejumlah titik di Kota Makassar, termasuk daerah-daerah yang rawan kerumunan dan kerawanan sosial menjelang Pilkada. Selain patroli di lapangan, pihak TNI, Polri, dan Pemkot Makassar juga memanfaatkan berbagai perangkat komunikasi untuk melakukan pengawasan dan koordinasi secara intensif.
Patroli gabungan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap situasi kamtibmas di Kota Makassar, memastikan tidak ada potensi gangguan yang dapat mempengaruhi jalannya Pilkada, dan memberikan pesan kepada masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban.(*)
