Dinas Tata Ruang, Siap Bantu Penerbitan PBG Stadion Sudiang

oleh -35 views

MAKASSAR,-Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Fahyuddin Yusuf, menghadiri kegiatan rapat koordinasi terkait rencana pembangunan stadion Sudiang bersama pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dirumah rapat “Toraja Room” kantor Gubernur Sulawesi Utara jalan Urip Sumoharjo kota Makassar, Senin (19/8/2024).

Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, didampingi Kadispora Suherman.
Sebelumnya, pejabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Zudan, menyebut groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Stadion Sudiang Makassar dijadwalkan pada September mendatang.

Informasi itu disampaikan Zudan usai melaporkan perihal proyek pembangunan RS Vertikal dan Stadion Sudiang di Makassar, kepada Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mengungkapkan kedua proyek strategis tersebut mendapat dukungan dari presiden Jokowi.

Rencananya pembangunan stadion Sudiang diatas lahan sekitar 74 hektar direncanakan berkapasitas sekitar 30.000 penonton, akan menggunakan dana APBN, tapi biaya infrastruktur jalan sekitar 200 Milyar yang akan di biayai oleh Pemkot Makassar melalui APBD kota Makassar.

Kepala Dinas Penataan Ruang kota Makassar Fahyuddin menyebut pihaknya sangat antusias dengan adanya rencana tersebut, dan memastikan kesiapannya untuk membantu mempercepat penerbitan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) apabila bangunan Stadion sesuai dengan standar teknis bangunan, dan sudah selaras dengan kondisi lingkungan, pungkasnya.

Menurutnya, Persetujuan  Bangunan Gedung (PBG), mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.28/2002 tentang Bangunan Gedung, termasuk bangunan stadion.
“Kami dari pihak pemerintah kota Makassar sangat mendukung adanya rencana pembangunan stadion Sudiang, dan khususnya dari kami dari Dinas Penataan Ruang akan siap membantu percepatan penertiban rekomendasi PBG apabila semuanya telah memenuhi persyaratan, dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.” kata Fahyuddin.(*)