Diskominfo Makassar Dorong Percepatan Tata Pemerintahan Digital melalui Program “Sombere and Smart City”

oleh -50 views

Makassar — Dalam upaya mempercepat terwujudnya tata pemerintahan berbasis teknologi digital, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar terus menjalankan berbagai langkah strategis untuk mendukung program unggulan “Sombere and Smart City”. Program ini merupakan salah satu inisiatif penting Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, dalam mengubah wajah Kota Makassar menjadi kota yang ramah, inovatif, dan terintegrasi secara digital.

Program “Sombere and Smart City” yang diinisiasi oleh Pemkot Makassar tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga mengedepankan pendekatan budaya lokal Sombere, yaitu keramahan, kehangatan, dan kedekatan dengan masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan optimal kepada warga kota.

Dalam rangka mendukung program tersebut, Diskominfo Makassar yang dipimpin oleh Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ismawaty Nur, memainkan peran kunci dalam proses digitalisasi tata pemerintahan kota. Pada Kamis (4/7/2024), Ismawaty Nur menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang lebih terintegrasi melalui penggunaan teknologi yang efisien serta layanan berbasis digital yang ramah kepada masyarakat.

“Dukungan kami pada program Makassar Sombere and Smart City mencakup pelayanan yang ramah dan berbasis digital serta layanan yang efektif, efisien, dan transparan. Kami berkomitmen untuk membantu transformasi ini agar Makassar semakin dikenal sebagai kota yang memadukan teknologi modern dengan nilai-nilai budaya lokal,” jelas Ismawaty Nur.

Diskominfo Makassar telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan tata pemerintahan berbasis teknologi yang lebih efisien. Di antaranya adalah pengembangan dan penerapan aplikasi-aplikasi pelayanan publik berbasis digital, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah tanpa harus berhadapan dengan prosedur administratif yang rumit.

Salah satu contoh nyata dari penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik di Makassar adalah peluncuran sejumlah aplikasi yang mendukung administrasi pemerintahan. Diskominfo telah mengembangkan berbagai platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi, mengajukan permohonan izin, hingga memberikan aduan atau saran langsung kepada pemerintah kota secara online.

Ismawaty Nur menegaskan, penggunaan teknologi digital ini tidak hanya bertujuan mempercepat proses birokrasi, tetapi juga menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Dengan sistem digital yang terintegrasi, masyarakat dapat langsung memantau proses pelayanan yang mereka ajukan, sehingga tercipta kepercayaan antara pemerintah dan warga,” tambahnya.

Program “Sombere and Smart City” di Kota Makassar bukan hanya sekadar transformasi digital yang berfokus pada teknologi, tetapi juga mengedepankan aspek keberlanjutan dan inklusivitas. Pemkot Makassar menyadari bahwa teknologi harus menjadi alat yang mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di daerah terpencil.

Diskominfo Makassar telah berperan dalam mendukung berbagai inisiatif untuk memastikan bahwa implementasi Smart City berlangsung secara berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah mengoptimalkan infrastruktur digital di seluruh wilayah kota, sehingga setiap warga, baik yang berada di pusat kota maupun di daerah kepulauan, dapat merasakan manfaat dari kemajuan teknologi ini.

Menurut Ismawaty Nur, dukungan terhadap infrastruktur digital merupakan kunci utama dalam menggerakkan transformasi ini. “Kami tidak hanya membangun sistem digital, tetapi juga memastikan bahwa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi tersebar merata. Dengan adanya jaringan internet yang stabil dan terjangkau, setiap warga Makassar dapat mengakses layanan pemerintah secara digital dengan mudah,” ungkapnya.

Selain membangun infrastruktur dan platform digital, Diskominfo Makassar juga mendorong inovasi dalam pelayanan publik. Salah satu inovasi yang mendapat apresiasi luas dari masyarakat adalah sistem pengaduan berbasis online yang memungkinkan warga melaporkan masalah atau memberikan masukan kepada pemerintah kota secara langsung.

Layanan pengaduan ini menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif. Dengan adanya sistem ini, setiap laporan yang masuk dapat ditangani dengan lebih cepat dan terukur, serta masyarakat dapat mengetahui tindak lanjut dari laporan mereka. Sistem ini juga memastikan bahwa pemerintah dapat merespons setiap persoalan secara tepat waktu, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

“Inovasi dalam pelayanan publik berbasis digital ini tidak hanya mempermudah akses bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan interaksi dua arah yang lebih baik antara warga dan pemerintah. Kami berharap, melalui inovasi-inovasi ini, warga Makassar semakin merasa dilayani dan terlibat dalam pembangunan kotanya,” jelas Ismawaty Nur.

Keberhasilan program “Sombere and Smart City” tidak hanya bergantung pada pemerintah kota semata, tetapi juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, sektor swasta, dan masyarakat luas. Diskominfo Makassar menyadari bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, kerjasama lintas sektor sangat diperlukan.

Dalam rangka memperkuat kolaborasi tersebut, Diskominfo terus mengadakan diskusi dan forum kolaboratif dengan para akademisi, pelaku industri teknologi, serta komunitas lokal. Tujuannya adalah untuk mencari solusi inovatif dalam penerapan Smart City yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta menjamin bahwa transformasi digital ini dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting, karena transformasi digital tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Kami membutuhkan masukan dari akademisi, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan bersama-sama, kita bisa mewujudkan Makassar sebagai Smart City yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga inklusif dan ramah,” ujar Ismawaty Nur.

Melalui program “Sombere and Smart City”, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, berharap dapat membangun kota yang modern dan ramah, dengan tata kelola pemerintahan yang efisien dan pelayanan publik yang optimal. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Diskominfo Makassar diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi besar ini.

Pemkot Makassar juga berkomitmen untuk terus memperluas cakupan program Smart City ke seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan, agar tidak ada satu pun warga yang tertinggal dalam transformasi ini. Dengan pengembangan infrastruktur digital, inovasi layanan publik, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat, Makassar diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam penerapan Smart City di Indonesia.

“Visi kami adalah menjadikan Makassar sebagai kota yang cerdas secara teknologi, namun tetap mengedepankan nilai-nilai lokal yang ramah dan inklusif. Dengan semangat Sombere, kami akan terus bergerak maju untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih responsif,” pungkas Ismawaty Nur.(dr)