Tim BPKSDM Provinsi Bali Kunjungi Dinas Kominfo Makassar untuk Evaluasi Rekomendasi Policy Brief PKN Tingkat II 2023

oleh -13 views

MAKASSAR,- Tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Bali melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar pada Senin (23/9/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi progres implementasi rekomendasi Policy Brief Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2023, khususnya terkait digitalisasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kedatangan tim evaluasi BPKSDM Bali ini disambut langsung oleh Plt. Kepala Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur. Adapun tim evaluasi dari BPKSDM Bali terdiri dari Ida Bagus Kade Subhiksu, I Ketut Adhi Saskarayasa, Ni Komang Puspini, I Gusti Ayu Ratna Sumbawati, dan Gusti Ayu Putu Candra Dewi.

Dalam pertemuan tersebut, Ida Bagus Kade Subhiksu menyampaikan tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk meninjau manfaat dan dampak rekomendasi yang telah diberikan dalam policy brief oleh peserta PKN 2023, yang salah satu lokus visitasinya adalah di Kota Makassar. Fokus utama evaluasi kali ini adalah tentang penerapan “Digital Tourism dalam Menunjang Industri Kreatif” di Kota Makassar.

“Peserta PKN tahun lalu melaksanakan lokus visitasi di sini dan mereka mengajukan rekomendasi policy brief untuk Kota Makassar. Kami ingin meninjau manfaat dan dampak dari rekomendasi tersebut, terutama bagaimana perkembangannya hingga saat ini,” ujar Ida Bagus Kade Subhiksu.

Ia menambahkan bahwa khusus untuk Dinas Kominfo Makassar, tim BPKSDM Bali melakukan wawancara mendalam (deep interview) terkait dua poin penting dari rekomendasi policy brief, yaitu penggunaan sistem pembayaran non-tunai (QRIS) untuk efisiensi transaksi dan penerapan keamanan serta keselamatan digital.

“Kami fokus pada pemanfaatan pola pembayaran non-tunai (QRIS), terutama untuk mendukung efisiensi transaksi di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, kami juga mendiskusikan langkah-langkah yang telah diambil untuk menjamin keamanan digital, yang menjadi salah satu rekomendasi dalam policy brief tersebut,” jelasnya.

Plt. Kepala Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur, menyambut baik evaluasi ini dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus melakukan upaya terbaik untuk meningkatkan efisiensi layanan digital, termasuk penerapan QRIS dan upaya perlindungan keamanan digital.

“Kami sepakat bahwa penerapan pembayaran non-tunai (QRIS) sangat penting untuk mendukung efisiensi di sektor UMKM. Di Makassar, ada ribuan UMKM yang mulai beralih menggunakan QRIS, meskipun penerapannya belum maksimal. Kami terus mendorong edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM agar lebih banyak yang beralih ke transaksi digital,” ungkap Ismawaty.

Terkait dengan keamanan digital, Ismawaty menekankan bahwa Dinas Kominfo Makassar telah mengupayakan berbagai langkah proteksi, mengingat pentingnya menjaga data dan informasi digital di era teknologi yang semakin berkembang pesat.

“Keamanan digital sudah menjadi prioritas kami. Makassar telah memiliki server sendiri yang dilengkapi dengan berbagai lapisan proteksi untuk menjaga data publik dan informasi pemerintahan dari potensi ancaman digital. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan sistem digital ini terjaga dengan baik,” jelasnya.

Kunjungan tim BPKSDM Bali ini juga menjadi ajang diskusi antara kedua pihak untuk saling bertukar informasi dan gagasan terkait implementasi kebijakan berbasis digital, baik di sektor pariwisata, industri kreatif, maupun keamanan digital. Melalui evaluasi ini, diharapkan rekomendasi policy brief yang telah diberikan dapat dioptimalkan sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan Kota Makassar dalam menghadapi tantangan era digital.

Secara keseluruhan, kegiatan ini mencerminkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Makassar dan BPKSDM Bali dalam mengembangkan kebijakan inovatif yang mendukung pengembangan industri kreatif dan pariwisata berbasis digital di wilayah tersebut. Kolaborasi lintas daerah ini juga diharapkan dapat mempercepat transformasi digital, tidak hanya di Kota Makassar, tetapi juga di berbagai wilayah di Indonesia.(*)