MAKASSAR, – Pemerintah Kota Makassar masih menunggu anggaran pembangunan ulang Jembatan Barombong. Pemkot telah mengusulkan ke pemerintah pusat anggaran untuk jembatan tersebut.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan pihaknya telah mengajukan anggaran tersebut sejak Juli 2022. Namun hingga kini, pihaknya belum mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat.
“Kalau masalah pembebasan atau tidak itu, kita belum. Anggaran dari pusat saja belum ada,” ujar Helmy, Rabu (30/11/2022).
1. Butuh anggaran Rp350 juta
Helmy menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan Jembatan Barombong seluruhnya dari pemerintah pusat. Pasalnya, jembatan tersebut memang pertama kali dibangun menggunakan anggaran pusat.
Untuk pembangunan ulang Jembatan Barombong, Pemkot butuh anggaran setidaknya Rp350 miliar. Pemkot merasa anggaran tersebut cukup besar sehingga mengajukan bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
“Besaran anggaran tentu kalau dari keuangan kita terus terang kita tidak sanggup membiayai,” kata Helmy.
2. Kewenangan pemerintah pusat
Lagipula, pemerintah daerah hanya berwenang atas pembangunan jembatan maksimal sepanjang 400 meter. Sementara Jembatan Barombong memiliki panjang 440 meter.
Jembatan yang bentangannya besar tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah daerah. Apalagi, Jembatan Barombong ini juga menjadi akses penghubung antara Makassar dengan Kabupaten Gowa dan Takalar.
“Jembatan Barombong itu bukan hanya di Kota Makassar tapi juga menghubungkan Makassar dan Gowa. Jadi, memang kita butuh anggaran dari pusat,” jelas Helmy.
3. Pemkot akan tanyakan langsung soal anggaran
Pemkot berencana membangun ulang Jembatan Barombong karena kemacetan lalu lintas di sana. Sebab lebar jembatan yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate itu, tak mampu menampung padatnya kendaraan yang melintas, terutama pada pagi dan sore hari.
Namun sejauh ini, Pemkot juga belum membuat desainnya. Helmy mengatakan bahwa desain jembatan tersebut akan dibuat setelah ada kepastian anggaran dari pemerintah pusat.
“Minggu depan ada undangan dari Kementerian PUPR berkaitan dengan serah terima barang. Pemerintah pusat karena Pak Wali akan diundang di sana. Nanti kami pernyatakan juga pada Kementerian PUPR,” kata Helmy.(Dn)
