MAKASSAR – Dinas Pekerjaan Umum dan Perpustakaan Kota Makassar diwarning Inspektorat.
Kedua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum melakukan pengembalian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021.
“Dinas PU dan perpustakaan masih ada sisa penghitungan pembayaran kerugian daerah di tahun 202,” ucap Kepala Inspektorat, Andi Asma Zulistia Ekayanti belum lama ini.
Di Dinas Perpustakaan kata Eka-sapaannya, temuannya terkait pembangunan gedung perpustakaan di Jl Kerung-kerung.
Hanya saja, Eka tak menyampaikan secara detail berapa banyak kerugian dan anggaran yang harus dikembalikan dua OPD ini.
Secara umum, ada 24 rekomendasi dari BPK yang tertuang dalam LHP LKPD 2021.
Pihaknya telah melakukan perbaikan atas rekomendasi tersebut.
“Semaksimal mungkin akan kita selesaikan,” tuturnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Zuhaelsi Zubir mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan rekomendasi tersebut.
“Dulu memang masih sementara proses administrasinya, jadi itu menjadi catatan inspektorat, tapi sekarang sudah selesai,” ungkapnya.
Ia mengaku, ada kelebihan pembayaran kepada kontraktor yang mengerjakan proyek jl Metro Tanjung Bunga.
“Ada kelebihan pembayaran dan itu harus dikembalikan, saya tidak tahu jelas nilainya berapa, yang pasti kontraktor sudah kembalikan,” jelasnya
Diketahui, selain temuan di atas, masih banyak OPD yang sering salah dalam penempatan program dan anggaran.
BPK menemukan Rp51 miliar anggaran yang salah kamar.
Hal tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh perangkat dinas agar berhati-hati dalam menentukan program dan anggarannya.
Sebelum itu, Pemerintahan Danny-Fatma juga mendapat warisan rekomendasi dari pemerintahan sebelumnya.
Total ada 1.479 jumlah rekomendasi, 1008 atau 68,15 persen diantaranya telah ditindak lanjuti atau diselesaikan.
Kemudian 431 atau 29,14 persen yang sedang proses tindak lanjut, 10 atau 0,58 persen temuan belum ditindak lanjuti.
Serta 30 atau 2,03 persen rekomendasi yang tidak dapat ditindak lanjuti.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan, terkait kesalahan slot anggaran patut menjadi perhatian.
Ia berharap seluruh OPD bisa konsentrasi dalam melakukan perencanaan anggaran, utamanya para Kasubag Perencanaan.
“Saya berharap kepala dinas konsen ki sedikit sama Kasubag perencanaan. Jangan biarkan mereka. Jangan sampai kebodohannya mereka bikin susah nanti ke depan. Jangan ulang itu. Memalukan. Kota besar ini, masa slot bisa salah. Jadi harus kuasai, kau yang program,” tegas Danny. (*)
